Langsung ke konten utama

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Krisis Ekonomi, Kebijakan Reformasi, dan Kelembagaan Ekonomi

Krisis ekonomi tahun 1998 merupakan sebuah fenomena yang sangat mengguncang perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi ini dialami oleh hampir semua negara berkembang di Asia Tenggara karena adanya kredit macet dalam skala besar yang kemudian menghambat segala aktivitas perekonomian karena nilai tukar yang bermasalah. Fenomena krisis ini adalah sebuah titik dimana Indonesia harus mengkaji ulang perekonomiannya baik dari sisi ekonomi itu sendiri dan juga kelembagaannya.

Perspektif Krisis Ekonomi
Krisis ekonomi tahun 1998 adalah krisis yang melanda negara-negara berkembang  di Asia, seperti Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan. Tetapi, sumber utama dari krisis tersebut masih belum bisa teridentifikasi dengan tepat, sehingga muncul beberapa pendapat, yaitu:
  • First Generation Model (dikembangkan oleh Krugman(1979) dan Flood dan Garber (1986)): Menjelaskan bahwa krisis tahun 1998 diyakini disebabkan oleh krisis mata uang sebagai hasil dari inkonsistensi fundamental dalam memformulasikan kebijakan ekonomi domestik.
  • Second Generation Model (dikembangkan oleh Obstfeld (1996)): Menjelaskan bahwa krisis tahun 1998 diyakini disebabkan oelh adanya kepanikan ekspektasi pelaku ekonomi sehingga berpengaruh langsung terhadap kebijakan makroekonomi.

Reformasi Ekonomi Terbalik
Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, menyebabkan terjadinya reformasi ekonomi di Indonesia. Secara hierarki, reformasi tersebut dapat dibaca dari tiga level berikut:
  • Reformasi pada tingkat mikro: terjadi ketika beberapa sektor ekonomi (manufaktur, perbankan, transportasi, dan lain-lain) dideregulasi dan diliberalisasi.
  • Reformasi pada tingkat meso: mendesain manajemen pembangunan ekonomi (politik) yang mulai didesentralisasi, yang kemudian dikenal dengan istilah otonomi daerah.
  • Reformasi pada tingkat mikro yang berjalan dengan sehat: perubahan sistem persaingan ekonomi untuk merancang ekonomi ke arah persaingan yang sehat sehingga semua pelaku ekonomi memiliki akses yang sama.

Implikasi dari kebijakan reformasi ekonomi dapat dilihat dari lima tampilan berikut:
  • Liberalisasi keuangan hanya menjadi instruen menafkahi kepentingan sektor keuangan itu sendiri, bukan menumbuhkan sektor riil.
  • Petani makin terjerembab karena kontrol harga dilepas, sementara penentu harga adalah pedangan/distributor.
  • Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh non-tradeable sector yang import content-nya tinggi dan penyerapan tenaga kerjanya rendah.
  • Marginalisasi pelaku ekonomi tradisional dan skala kecil akibat kalah bersaing dengan pelaku ekonomi besar di sektor perdagangan.
  • Akumulasi dari rangkaian kebijakan reformasi ekonomi tersebut membuat ketimpangan pendapatan meningkat seiring laju ekonomi yang tinggi.

Kerapuhan Kelembagaan Makro
Selain adanya pilihan dan urutan kebijakan refomasi ekonomi yang salah, problem reformasi ekonomi yang menghasilkan capaian tidak optimal disebabkan juga oleh ketiadaan kelembagaan, atau lebih tepatnya tidak ada strategi reformasi kelembagaan. Terdapat tiga aspek dalam reformasi kelembagaan pada level makro yang kurang disentuh pada saat pemerintah menjalankan kebijakan reformasi ekonomi, yaitu:
  • Kelembagaan reformasi administrasi (administrative reform).
  • Sistem hukum (legal system reform).
  • Politik (political reform).

Kedangkalan Kelembagaan Mikro
Selain adanya kegagalan untuk menciptakan perubahan kelembagaan makro yang menjadi enablin environment perjalaan reformasi ekonomi, masalah kelembagaan juga muncul pada level mikro (institutional arrangement). Reformasi ekonomi di Indonesia dapat menghasilkan stabilitas mikroekonomi yang relatif bagus, namun meninggalkan residu yang tidak kalah gawat, yaitu kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran. Hal tersebut disebabkan oleh faktor, yaitu:
  • Meskipun dana dan banyak kebijakan ekonomi sudah diproduksi untuk mengatasi masalah kemiskinan, namun penurunan jumlah orang miskin tidak terjadi secara signifikan. Hal ini dikarenakan pemerintah alpa merumuskan kebijakan langsung yang mengaitkan kelembagaan dengan strategi pengurangan kemiskinan, tidak melalui penciptaan aturan main (rules of the game).
  • Pertumbuhan ekonomi yang stabil justru menjadi lahan subur bagi peningkatan ketimpangan.Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor. Pertama, adana tendensi kesnjangan antara inflasi dan upah minimum yang semakin tipis. Kedua, liberalisasi keuangan hanya menjadi instrumen memutar dana dari satu pemilik modal ke pemilik modal lainnya.
  • Pengangguran terbuka secara sistematis menunjukkan penurunan, tetapi jumlah pekerja yang tergolong setengah menganggur masih sangat besar.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembangunan Perdesaan dan Kelembagaan Sektor Finansial

Pedesaan merupakan sebuah aspek yang tidak bisa dilepaskan dari pembangunan ekonomi negara. Pedesaan, terutama di negara berkembang umumnya identik dengan kemiskinan yang tinggi, banyaknya pengangguran, dan infrastruktur yang kurang. Maka, pembangunan ekonomi suatu negara tidak akan bisa terjadi secara efektif jika pembangunan di pedesaan terhambat. Keberhasilan pembangunan ini ditentukan dari bagaimana penduduk desa dapat melakukan mobilitas sosial-ekonomi. Dalam fenomena ini, kelembagaan menjadi penting, karena pembangunan kelembagaan sektor keuangan ( financial sector ) dapat menjadi instrumen penting dalam mengatasi kelangkaan modal di pedesaan. Modal dan Pembangunan Perdesaan Menurut Boeke, dalam penelitiannya tentang perekonomian Hindia-Belanda, perekonomian Indonesia terbagi menjadi dua sektor yang tidak saling berhubungan, yaitu sektor tradisional dan modern. Konsep dualisme ekonomi ini dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan berikut: Fase pertama , tujuan pembangunan ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Penerapan Biaya transaksi dalam sehari-hari

Jika kita membaca dari berbagai sumber, maka kita menemukan bahwa sesungguhnya secara teoritis masih belum ada definisi yang tepat untuk biaya transaksi itu sendiri.  North beragumentasi bahwa biaya transaksi di negara berkembang umumnya rendah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh seberapa besar kedekatan hubungan dalam antar komunitas. Semakin kompleks dan impersonal jaringan perdagangan maka akan menyebabkan biaya transaksi yang semakin besar juga. North juga mengartikan biaya transaksi sebagai ongkos untuk melakukan negosiasi, mengukur, dan memaksakan pertukaran. Jenis biaya transaksi pun ada 4 macam yaitu biaya adaptasi, biaya negoisasi, biaya mencari informasi, dan biaya monitoring. Tingginya biaya transaksi dapat disebabkan lemahnya kebijakan kelembagaan, lemahnya integritas, adanya informasi yang tidak jelas, dan lemahnya jaminan hak kepemilikan. Biaya transaksi akan  mengakibatkan total biaya akan semakin meningkat. Semakin kecil biaya transaksi yang bisa ditekan m...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

teori modal sosial

Berbeda dengan dua modal lainnya yang lebih dulu popular dalam bidang ilmu sosial, yakni modal ekonomi dan modal manusia, modal sosial baru eksis bila  ia berinteraksi dengan struktur sosial. hal inilah yang menyebabkan Coleman mendefinisikan modal sosial berdasarkan fungsinya. Menurutnya modal sosial bukanlah entitas tunggal, tetapi entitas majemuk yang mengandung dua elemen. Modal sosial mecakup beberapa aspek dari struktur sosial dan modal sosial memfasilitasi tindakan tertentu dari pelaku, baik individu maupun perusahaan di dalam struktur tersebut. Modal sosial juga bersifat produktif, yakni membuat pencapaian tujuan tertentu yang tidak mungkin diraih bila keberadaannya tidak eksis.  Terdapat tiga bentuk dari modal sosial. pertama, struktur kewajiban, ekspektasi dan kepercayaan. Kedua, jaringan informasi, informasi sangatlah penting sebagai basis tindakan. Ketiga, norma dan sanksi yang efektif. Norma dalam sebuah komunitas yang mendukung individu untuk memeroleh...
Posting Komentar
Baca selengkapnya