Langsung ke konten utama

Kesan dan Pemikiran tentang Ekonomi Kelembagaan terkait permasalahan ekonomi

kelembagaan dilihat sebagai pencapaian dari proses formal dan informal dari resolusi konflik. Jika konflik tersebut bermuara kepada penciptaan (perubahan) menghasilkan 'irama kerja yang saling menguntungkan' (workable mutually), maka bisa dikatakan proses tersebut telah berhasil. Kesulitan pada saat mendefinisikan kelembagaan itu sendiri. Terkadang untuk memudahkan kelembagaan diberi predikat sebagai kerangka hukum atau hak-hak alamiah (natural rights) yang mengatur tindakan individu. Pada saat yang lain, kelembagaan sebagai mana pun yang bernilai tambah atau kritik terhadap ilmu ekonomi klasik atau hedonik. Bahkan kelembagaan dimaknai sebagai apapun yang berhubungan dengan 'perilaku ekonomi' yang dimana berupaya untuk menghadapkan hal-hal kegiatan dengan perasaan. Menurut Bardhan (1989:3) kelembagaan akan lebih akurat bila didefinisikan sebagai aturan-atyran sosial, kesepakatan, dan elemen lain dari struktur kerangka kerja interaksi sosial.
Dalam mata kuliah ekonomi kelembagaan, saya mempelajari metode baru dalam menganalisis suatu permasalahan ekonomi, yaitu dari sudut pandang kelembagaan. Kelembagaan sendiri merupakan sebuah konsep yang menurut saya sedikit abstrak, tetapi semakin saya mempelajarinya dalam proses perkuliahan, saya dengan perlahan mampu memahami konsep kelembagaan didalam ilmu ekonomi. Dalam mata kuliah ini, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru yang sangat bermanfaat dalam cara berpikir saya dan juga sangat berkesan selama proses perkuliahan. Pertama kali saya mempelajari ilmu ekonomi kelembagaan, saya diperkenalkan pada konsep biaya transaksi. Konsep ini cukup berkesan bagi saya karena memberikan cara berpikir baru bahwa efisiensi dari setiap tindakan ekonomi tidak hanya ditentukan dari biaya dan manfaat produksi/konsumsi saja, melainkan juga harus mempertimbangkan adanya biaya transaksi, yaitu biaya yang muncul diluar fungsi produksi/konsumsi. Biaya transaksi pasti ada di setiap aktivitas ekonomi, dan sama halnya dengan pemikiran klasik dan neoklasik, semakin tinggi biaya (biaya transaksi) yang dikeluarkan, maka semakin tidak efisien aktivitas tersebut. Maka, untuk meminimalisir munculnya biaya transaksi, diperlukan adanya kelembagaan dalam aktivitas ekonomi untuk membentuk aturan main (rules of the game). Konsep biaya transaksi ini kemudian akan berkaitan dengan teori yang saya pelajari selanjutnya dalam ekonomi kelembagaan, yaitu teori kontrak. Pembentukan kontrak merupakan salah satu cara untuk menciptakan rules of the game dalam rangka meminimalisir biaya transaksi. Kontrak ini dapat mengurangi biaya transaksi karena didalam memuat aturan-aturan atau kesepakatan antar pelaku ekonomi yang dapat memperlancar/mempercepat proses dari aktivitas ekonomi. Teori ini memberikan saya gambaran baru terkait bagaimana masyarakat dalam kehidupan nyata melakukan aktivitas ekonominya, yang tidak hanya didasari oleh faktor ekonomi, tetapi juga banyak faktor lain yang dalam prakteknya akan termuat didalam kontrak yang dibentuk dengan pelaku ekonomi lain.
Kesimpulan umum yang dapat saya ambil dari ilmu ekonomi kelembagaan ini adalah bahwa aktivitas ekonomi dalam kehidupan nyata dipengaruhi oleh semua faktor sosial di masyarakat. Tetapi, hal tersebut tidak berarti bahwa masyarakat akan selalu merespon setiap perubahan dari setiap faktor sosial yang terjadi didalam aktivitasnya, melainkan masyarakat akan membentuk pola aktivitas yang memuat seluruh faktor sosial disekitarnya. Pola yang terbentuk secara alami ini akan cenderung mengarah pada inefisiensi karena adanya sifat alami manusia yang cenderung berperilaku oportunistik. Maka, peran kelembagaan disini menjadi penting, yaitu untuk menciptakan aturan main (rules of the game) untuk membentuk pola yang lebih efisien di dalam aktivitas ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembangunan Perdesaan dan Kelembagaan Sektor Finansial

Pedesaan merupakan sebuah aspek yang tidak bisa dilepaskan dari pembangunan ekonomi negara. Pedesaan, terutama di negara berkembang umumnya identik dengan kemiskinan yang tinggi, banyaknya pengangguran, dan infrastruktur yang kurang. Maka, pembangunan ekonomi suatu negara tidak akan bisa terjadi secara efektif jika pembangunan di pedesaan terhambat. Keberhasilan pembangunan ini ditentukan dari bagaimana penduduk desa dapat melakukan mobilitas sosial-ekonomi. Dalam fenomena ini, kelembagaan menjadi penting, karena pembangunan kelembagaan sektor keuangan ( financial sector ) dapat menjadi instrumen penting dalam mengatasi kelangkaan modal di pedesaan. Modal dan Pembangunan Perdesaan Menurut Boeke, dalam penelitiannya tentang perekonomian Hindia-Belanda, perekonomian Indonesia terbagi menjadi dua sektor yang tidak saling berhubungan, yaitu sektor tradisional dan modern. Konsep dualisme ekonomi ini dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan berikut: Fase pertama , tujuan pembangunan ...

teori modal sosial

Berbeda dengan dua modal lainnya yang lebih dulu popular dalam bidang ilmu sosial, yakni modal ekonomi dan modal manusia, modal sosial baru eksis bila  ia berinteraksi dengan struktur sosial. hal inilah yang menyebabkan Coleman mendefinisikan modal sosial berdasarkan fungsinya. Menurutnya modal sosial bukanlah entitas tunggal, tetapi entitas majemuk yang mengandung dua elemen. Modal sosial mecakup beberapa aspek dari struktur sosial dan modal sosial memfasilitasi tindakan tertentu dari pelaku, baik individu maupun perusahaan di dalam struktur tersebut. Modal sosial juga bersifat produktif, yakni membuat pencapaian tujuan tertentu yang tidak mungkin diraih bila keberadaannya tidak eksis.  Terdapat tiga bentuk dari modal sosial. pertama, struktur kewajiban, ekspektasi dan kepercayaan. Kedua, jaringan informasi, informasi sangatlah penting sebagai basis tindakan. Ketiga, norma dan sanksi yang efektif. Norma dalam sebuah komunitas yang mendukung individu untuk memeroleh...

Teori Kontrak dan Tindakan Kolektif

Teori Kontrak dan Tindakan Kolektif Teori kontrak dan tindakan kolektif sangat besar peranannya untuk membantu dalam membangun kesetaraan antar pelaku ekonomi. Ketidaksetaraan dapat berwujud dalam posisi daya tawar maupun informasi asimetris. Dalam kegiatan ekonomi biasanya terdapat beberapa pihak yang memeroleh keuntungan di atas beban pihak lain. Kegiatan ekonomi yang seperti tidaklah ideal karena ada pihak yang menjadi korban. Dua teori tersebut dapat digunakan sebagai dasar pembuatan regulasi untuk mencapai kesetaraan antar pelaku ekonomi Teori Kontrak dan Informasi Asimetris Kontrak secara umum menggambarkan kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain, tentunya dengan konsekuensi adanya tindakan balasan atau pembayaran. Dalam kenyataannya, kontrak selalu tidak lengkap karena dua alasan. Pertama, adanya ketidakpastian menyebabkan terbukanya peluang yang cukup besar bagi munculnya contingencies, sehingga hal itu b...