Langsung ke konten utama

PARADIGMA EKONOMI KELEMBAGAAN

Paradigma, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah model dalam suatu teori, atau juga bisa berarti kerangka berpikir. Maka, dalam kesempatan ini saya akan membahas kerangka berpikir dari Ilmu Ekonomi Kelembagaan, hal-hal apa yang mendasari berdirinya Paham Ilmu Ekonomi Kelembagaan.
Analisis ilmu ekonomi terbagi menjadi 4 hal seperti berikut ini: (i) alokasi sumber daya; (ii) tingkat pertumbuhan kesempatan kerja, pendapatan, produksi, dan harga; (iii) distribusi pendapatan, dan; (iv) struktur kekuasaan. Pendekatan klasik/neoklasik cenderung menggunakan tiga instrumen pertama dalam menganalisis persoalannya, berbeda dengan pendekatan kelembagaan yang cenderung menggunakan instrumen keempat.
Ada banyak perbedaan dari mazhab klasik/neoklasik dengan mazhab kelembagaan, salah satunya seperti hal yang telah di atas, contohnya. Adapun perbedaan lain, misalnya, ekonomi neoklasik selalu berusaha menyusun model-model prediktif. Sebagai manusia, tentu kita tidak dapat meramal masa depan, dan mungkin hanya bisa memprediksi. Dalam memprediksi, kita membutuhkan asumsi-asumsi yang cerdas dan kuat, yang bisa diolah dan dicari hubungannya agar bisa dijadikan implikasi (kesimpulan) yang berupa prediksi itu sendiri, dan sekiranya seperti itulah mazhab neoklasik.
Sedangkan paham kelembagaan, justru sangat berbeda karena pendekatan kelembagaan cenderung mencari pola/pattern sehingga banyak hubungannya dengan masa lalu, perilaku (behavior), dan kebiasaan (habits). Karen, pada dasarnya ide inti dari mazhab kelembagaan (institutionalism) adalah mengenai kelembagaan (institutions), kebiasaan (habits), aturan (rules), dan perkembangannya (evolution). Sedangkan perbedaan antara prediksi dan ramalan (forecast) adalah prediksi diperoleh secara logis dari sebuah asumsi, sedangkan ramalan scara statistik biasanya beasal dari sebuah model yang strukturnya berusaha menangkap hubungan ekonomi secara nyata.
Ekonomi kelembagaan bersifat evolusioner, kolektif, interdisipliner, dan nonprediktif. Ekonomi kelembagaan lebih terfokus pada konflik daripada keharmonisan, pada pemborosan (inefisiensi) daripada efisiensi, dan pada ketidakpastian daripada pengetahuan sempurna yang selalu statis. Secara garis besar, ekonomi kelembagaan lebih terfokus pada penyimpangannya daripada hal-hal yang ‘lurus’ dan ideal, karena hakikatnya memang seperti itulah kehidupan nyata. Selalu terjadi konflik, tidak sesuai harapan, dan penyimpangan merupakan bagian yang tak terlepaskan dari kehidupan kita.
Intinya, pusat kepentingan dari kelembagaan adalah kepada eksistensi dari penyimpangan kekuasaan dan hak khusus (privilege) daripada anggapan tentang perilkaku individu yang atomistik (atomistic individual) [Miller, 1988:51]. Maksud dari atomistik sendiri yaitu pola berpikir secara parsial, yang memisahkan suatu bagian dari pemikiran dengan bagian yang lainnya, berlawanan dengan holistik yang merupakan cara pandang dari kelembagaan.
Wilber dan Harrison (1988:105) menunjukkan bahwa sebagian besar tingkatan analisis ekonomi kelembagaan dapat ditangani dengan adanya cara pandang yang holistik, sistematis, dan revolusioner. Aliran kelembagaan bersifar holistik (menyeluruh) karena memfokuskan diri pada pola hubungan di antara bagian-bagian keseluruhan. Hal ini rupanya juga merupakan tindakan yang evolusioner karena perubahan-perubahan di dala pola hubungan dilihat sebagai esensi dari realita sosial, dan pada tingkat yang lebih konkret, ekonomi kelembagaan memberi apresiasi terhadap sentralisasi kekuasaan dan konflik dalam proses ekonomi.
Dalam penelitian, ada dua metode yang dapat digunakan dalam menguji dan mengungkapkan kebenaran. Dua metode ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif secara tradisional sering dibedakan menurut pendekatan epistemologinya yang merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat. Jika metode kuantitatif bertopang pada pendekatan psitivistik, metode kualitatif justru bersandar pada pendekatan interpretif (Meetoo dan Temple, 2003:5), yang apabila dikaitkan dengan pelaku penelitian, maka fokusnya adalah pada persoalan subyektivitas.
Penelitian kualitatif juga lebih banyak merujuk kepada pemaknaan, konsep, definisi, karakteristik, metafora, simbol, dan deskripsi atas sesuatu, sedangkan penelitian kuantitatif justru sebaliknya, yakni lebih berkonsentrasi pada perhitungan dan pengukuran. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa fokus dari metode kualitatif bukan untuk meramal sesuatu, tetapi justru menjelaskan secara utuh proses di balik fenomena yang terjadi tersebut.
Hubungan antara pendekatan ekonomi kelembagaan dengan metode penelitian kualitatif adalah bahwa dalam analisis ekonomi kelembagaan struktur kekuasaan yang hidup dalam masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Di sisi lain, penelitian kualitatif peduli dengan seluruh aspek yang melekat dalam fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial. Struktur sosial dipahami sebagai keadaan yang kompleks sehingga penjelasan dan interpretasi yang mendalam sangat dibutuhkan.
Meskipun begitu, bukan berarti metode penelitian kuantitatif tidak boleh digunakan dalam analisis ekonomi kelembagaan. Ada saat dan batas tertentu dimana ukuran-ukuran yang dikuantifikasi atau diangkakan tetap memberikan manfaat untuk bisa dipakai dalam analisis ekonomi kelembagaan, karena sesulit dan seabstrak apapun variabel atau pengukuran yang dilakukan, hal itu tetap bermanfaat bagi penemuan gambaran tentang efisiensi suatu kelembagaan.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembangunan Perdesaan dan Kelembagaan Sektor Finansial

Pedesaan merupakan sebuah aspek yang tidak bisa dilepaskan dari pembangunan ekonomi negara. Pedesaan, terutama di negara berkembang umumnya identik dengan kemiskinan yang tinggi, banyaknya pengangguran, dan infrastruktur yang kurang. Maka, pembangunan ekonomi suatu negara tidak akan bisa terjadi secara efektif jika pembangunan di pedesaan terhambat. Keberhasilan pembangunan ini ditentukan dari bagaimana penduduk desa dapat melakukan mobilitas sosial-ekonomi. Dalam fenomena ini, kelembagaan menjadi penting, karena pembangunan kelembagaan sektor keuangan ( financial sector ) dapat menjadi instrumen penting dalam mengatasi kelangkaan modal di pedesaan. Modal dan Pembangunan Perdesaan Menurut Boeke, dalam penelitiannya tentang perekonomian Hindia-Belanda, perekonomian Indonesia terbagi menjadi dua sektor yang tidak saling berhubungan, yaitu sektor tradisional dan modern. Konsep dualisme ekonomi ini dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan berikut: Fase pertama , tujuan pembangunan ...

teori modal sosial

Berbeda dengan dua modal lainnya yang lebih dulu popular dalam bidang ilmu sosial, yakni modal ekonomi dan modal manusia, modal sosial baru eksis bila  ia berinteraksi dengan struktur sosial. hal inilah yang menyebabkan Coleman mendefinisikan modal sosial berdasarkan fungsinya. Menurutnya modal sosial bukanlah entitas tunggal, tetapi entitas majemuk yang mengandung dua elemen. Modal sosial mecakup beberapa aspek dari struktur sosial dan modal sosial memfasilitasi tindakan tertentu dari pelaku, baik individu maupun perusahaan di dalam struktur tersebut. Modal sosial juga bersifat produktif, yakni membuat pencapaian tujuan tertentu yang tidak mungkin diraih bila keberadaannya tidak eksis.  Terdapat tiga bentuk dari modal sosial. pertama, struktur kewajiban, ekspektasi dan kepercayaan. Kedua, jaringan informasi, informasi sangatlah penting sebagai basis tindakan. Ketiga, norma dan sanksi yang efektif. Norma dalam sebuah komunitas yang mendukung individu untuk memeroleh...

Teori Kontrak dan Tindakan Kolektif

Teori Kontrak dan Tindakan Kolektif Teori kontrak dan tindakan kolektif sangat besar peranannya untuk membantu dalam membangun kesetaraan antar pelaku ekonomi. Ketidaksetaraan dapat berwujud dalam posisi daya tawar maupun informasi asimetris. Dalam kegiatan ekonomi biasanya terdapat beberapa pihak yang memeroleh keuntungan di atas beban pihak lain. Kegiatan ekonomi yang seperti tidaklah ideal karena ada pihak yang menjadi korban. Dua teori tersebut dapat digunakan sebagai dasar pembuatan regulasi untuk mencapai kesetaraan antar pelaku ekonomi Teori Kontrak dan Informasi Asimetris Kontrak secara umum menggambarkan kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain, tentunya dengan konsekuensi adanya tindakan balasan atau pembayaran. Dalam kenyataannya, kontrak selalu tidak lengkap karena dua alasan. Pertama, adanya ketidakpastian menyebabkan terbukanya peluang yang cukup besar bagi munculnya contingencies, sehingga hal itu b...