Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Desember, 2018

Pembangunan Perdesaan dan Kelembagaan Sektor Finansial

Pedesaan merupakan sebuah aspek yang tidak bisa dilepaskan dari pembangunan ekonomi negara. Pedesaan, terutama di negara berkembang umumnya identik dengan kemiskinan yang tinggi, banyaknya pengangguran, dan infrastruktur yang kurang. Maka, pembangunan ekonomi suatu negara tidak akan bisa terjadi secara efektif jika pembangunan di pedesaan terhambat. Keberhasilan pembangunan ini ditentukan dari bagaimana penduduk desa dapat melakukan mobilitas sosial-ekonomi. Dalam fenomena ini, kelembagaan menjadi penting, karena pembangunan kelembagaan sektor keuangan ( financial sector ) dapat menjadi instrumen penting dalam mengatasi kelangkaan modal di pedesaan. Modal dan Pembangunan Perdesaan Menurut Boeke, dalam penelitiannya tentang perekonomian Hindia-Belanda, perekonomian Indonesia terbagi menjadi dua sektor yang tidak saling berhubungan, yaitu sektor tradisional dan modern. Konsep dualisme ekonomi ini dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan berikut: Fase pertama , tujuan pembangunan ...

Kesan dan Pemikiran tentang Ekonomi Kelembagaan terkait permasalahan ekonomi

kelembagaan dilihat sebagai pencapaian dari proses formal dan informal dari resolusi konflik. Jika konflik tersebut bermuara kepada penciptaan (perubahan) menghasilkan 'irama kerja yang saling menguntungkan' (workable mutually), maka bisa dikatakan proses tersebut telah berhasil. Kesulitan pada saat mendefinisikan kelembagaan itu sendiri. Terkadang untuk memudahkan kelembagaan diberi predikat sebagai kerangka hukum atau hak-hak alamiah (natural rights) yang mengatur tindakan individu. Pada saat yang lain, kelembagaan sebagai mana pun yang bernilai tambah atau kritik terhadap ilmu ekonomi klasik atau hedonik. Bahkan kelembagaan dimaknai sebagai apapun yang berhubungan dengan 'perilaku ekonomi' yang dimana berupaya untuk menghadapkan hal-hal kegiatan dengan perasaan. Menurut Bardhan (1989:3) kelembagaan akan lebih akurat bila didefinisikan sebagai aturan-atyran sosial, kesepakatan, dan elemen lain dari struktur kerangka kerja interaksi sosial. Dalam mata kuliah ekonomi...

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Krisis Ekonomi, Kebijakan Reformasi, dan Kelembagaan Ekonomi

Krisis ekonomi tahun 1998 merupakan sebuah fenomena yang sangat mengguncang perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi ini dialami oleh hampir semua negara berkembang di Asia Tenggara karena adanya kredit macet dalam skala besar yang kemudian menghambat segala aktivitas perekonomian karena nilai tukar yang bermasalah. Fenomena krisis ini adalah sebuah titik dimana Indonesia harus mengkaji ulang perekonomiannya baik dari sisi ekonomi itu sendiri dan juga kelembagaannya. Perspektif Krisis Ekonomi Krisis ekonomi tahun 1998 adalah krisis yang melanda negara-negara berkembang  di Asia, seperti Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan. Tetapi, sumber utama dari krisis tersebut masih belum bisa teridentifikasi dengan tepat, sehingga muncul beberapa pendapat, yaitu: First Generation Model  (dikembangkan oleh Krugman(1979) dan Flood dan Garber (1986)): Menjelaskan bahwa krisis tahun 1998 diyakini disebabkan oleh krisis mata uang sebagai hasil dari inkonsistensi fundamental...